sistem penyediaan air minum

Dinas PU siapkan sistem penyediaan air minum

Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum tidak bosan mendorong Pemerintah Daerah agar menindak lanjuti setiap perannya dalam Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Rumusnya, Ditjen Cipta Karya membangun infrastruktur hulu, seperti air baku, instalasi pengolahan air (IPA), jaringan distribusi utama, dan lainnya. Sedangkan Pemda diminta memanfaatkan air yang diolah tersebut dengan menyambungnya ke area pelayanan (Sambungan Rumah). Harapan tersebut tidak berlebihan mengingat pemerintah dengan APBN yang terbatas tidak sanggup menjangkau pelayanan hingga hilir. Ditjen Cipta Karya lebih mengutamakan penyediaan air minum untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di
perkotaan dan perdesaan, masyarakat yang bertempat tinggal di daerah rawan air, pulau terluar, dan kawasan pesisir, serta kawasan khusus.Tidak mau mengulang yang sebelumnya, Ditjen Cipta Karya melakukan pemantapan pelaksanaan SPAM untuk tahun 2013. Dana yang cukup besar harus diemban untuk bidang air minum pada tahun itu sebesar Rp 5,5 triliun. Tahun depan memang bidang air minum mendapatkan perhatian serius Presiden SBY. Hal
ini ditandai dengan penambahan pagu direktif presiden bidang air minum sebesar Rp 1,7 triliun. Pagu tersebut untuk optimalisasi SPAM MBR di perkotaan, SPAM Perdesaan, dan SPAM Kawasan Khusus. Arahan direktif Presiden untuk mempercepat pelaksanaan prioritas pembangunan nasional, termasuk pencapaian target Millennium Development Goals (MDGs) dimana sektor air minum dan sanitasi masih dianggap tertinggal dibanding target MDGs
lainnya.air minum berkualitas

Adanya penambahan dana ini harus disikapi dengan sebuah perencanaan dan pemrograman yang baik. “Untuk menghadapi 2013, tak bosan-bosannya kami mengingatkan kepada Pemda yang belum menyusun Rencana Induk SPAM (RISPAM), bagi yang sudah ada harus ditingkatkan kualitasnya agar menjadi acuan dalam Rencana Program dan Investasi Jangka Menengah (RPIJM),” kata Dirjen Cipta Karya, Budi Yuwono, saat membuka Rapat Pemantapan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan SPAM TA 2013 wilayah timur di Manado (9/12). Komponen pembiayaan utama dalam pembangunan SPAM mengacu pada UU 32/2004 dan UU 33/2004 berupa Dana Daerah untuk Urusan Bersama (DDUB). Pemeritah daerah yang mendapatkan kucuran APBN bidang air minum, pada tahun yang sama juga harus mengalokasikan APBDnya. Dengan penambahan pagu tersebut, Ditjen Cipta Karya memantapkan program-program air minum antara lain; pertama untuk SPAM Kawasan Khusus di perbatasan dan dukungan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kedua, SPAM
Perdesaan yang menyasar masyarakat yang bertempat tinggal di daerah rawan air, pulau terluar, dan kawasan pesisir. Ketiga, optimalisasi SPAM untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kawasan perkotaan.

Direktur Bina Program Antonius Budiono menambahkan, arahan direktif presiden untuk bidang air minum mentargetkan proporsi penduduk terhadap sumber air minum terlindungi pada 2025 secara nasional sebesar 100%. Sedangkan pada 2015, pemerintah harus mengejar target MDGs untuk air minum sebesar 68,87% dengan target Sambungan Rumah sebanya 8,8 juta unit. “Untuk menambahkan 1% pencapaian bidang air minum dibutuhkan dana sekitar Rp 3,5 triliun,” jelas Antonius.

Pemerintah melalui APBN 2010-2015 hanya mampu mendanai Rp 28,3 Triliun, sisanya diharapkan berasal dari APBD, water hibah, dan CSR sebesar Rp 9,6 Triliun, perbankan dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebesar Rp 8,3 Triliun, dan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) sebesar Rp 6 Triliun. Siap Mengawal Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum bertekad mengawal anggaran direktif presiden untuk air minum di tahun 2013 sebesar Rp 1,7 triliun. Mengingat tahun 2013 dianggap tahun politik, ia menghimbau jajarannya di daerah untuk mengawasi dengan ketat penyaluran pagu tersebut. “Anggaran direktif presiden langsung diserahkan ke Pemda tanpa intervensi DPR. Karena itu dikelola melalui kementerian teknis (PU, red) agar tidak dimainkan ke arah politis,” tegasnya. “Mari kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Minimal bisa memperpendek jarak dari capaian saat ini 55% terhadap
target 68,87% di tahun 2015. Sekitar 13% lagi yang sama dengan melayani 8,8 juta sambungan rumah,” terang Budi. Budi mengakui, sasaran lokasi tersebut berpotensi terkendala dengan sumber air bakunya. Namun bukannya tidak bisa dicarikan jalan keluarnya. Hal ini disebutnya sebagai tantangan bagi Pemda. Kesiapan Pemda akan menentukan besaran alokasinya. “Pagu ini tetap kami anggap sebagai stimulan. Pemda harus mengusulkannya melalui RPIJM dan harus pula memiliki Rencana Induk SPAM agar ada kepastian air baku dan keberlanjutan programnya,” sambung Budi. Lebih lanjut dikatakan, setelah melalui empat sosialisasi yang
berakhir di Balikpapan akhir desember ini, akan dilanjutkan dengan turunnya SKPA yang selanjutnya bisa diproses pelelangannya.

Sumber [ciptakarya.pu.go.id]

Mengubah air laut dan asin menjadi air minum dengan SWRO

Mengubah air laut dan asin menjadi air minum dengan SWRO Sea Water Reverse Osmosis
Masyarakat Pulau Mandangin kini sudah dapat menikmati air minum dan dapat mengkonsumsi langsung dari sambungan pipa rumah. Kementerian Pekerjaan Umum melalui Ditjen Cipta Karya telah membangun Instalasi Pengolahan Air Laut menjadi air minum di Desa Pulau Mandangin, Sampang, Jawa Timur.

Selama ini, masyarakat mengkonsumsi air hujan, air laut, dan air galon yang dibeli dengan harga tinggi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Air merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Khususnya air bersih yang dapat memberikan rasa nyaman. Hal itu ditegaskan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto saat meresmikan

Instalasi Pengolahan Air laut, didampingi oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono, Direktur Pengembangan Air Minum Ditjen Cipta Karya Danny Sutjiono, dan Bupati Sampang Noer Tjahja.

Program penyulingan air laut atau sea water reserve osmosis (SWRO) merupakan salah satu program percontohan nasional yang dicanangkan oleh kementerian PU. Program tersebut salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi kelangkaan air baku untuk penyediaan air minum, khususnya di daerah terpencil atau rawan sumber air baku.

“Program ini sebagai upaya untuk mengatasi kelangkaan ketersediaan air minum di daerah terpencil. Selama ini masyarakat di pulau keci termasuk masyarakat Pulau Mandangin bersusah payah mendapatkan pasokan air tawar dari daratan,” tambah Djoko Kirmanto.Penyulingan air laut menjadi air tawar ini merupakan teknologi baru. Kini, sekitar 18.000 jiwa di Pulau Mandangin dapat menikmati air minum dengan tarif Rp 9.000 per kubik. Tarif tersebut jauh lebih murah dan mudah. Sebelumnya, masyarakat Pulau Kambing tersebut membeli air minum mencapai Rp 75.000 per kubik.Instalasi pengolahan air dengan teknologi SWRO di Pulau Mandangin baru memproduksi air dengan kapasitas lima liter per detik dan bisa ditingkatkan menjadi 10 liter per detik, bergantung dari kebutuhan yang nantinya berkembang. Teknologi penyulingan air laut menjadi air minum di pulau seluas 4 km2 ini baru bisa dilaksanakan, setelah PLN mengoperasikan aliran listrik selama 24 jam .Proses teknologi pengelolaan air laut menjadi air minum sesuai dengan standar kualitas. Proses tersebut sangat sederhana dengan tahap penyulingan untuk menghilangkan kadar garam atau keasinan air laut melewati substansi membran. Pada prinsipnya, proses penjernihan air dari sumber air termasuk air laut yakni Biochemical,aktivasi microorganisme, adsorption, sedimentasi dan straining. Proses akhir yakni melewatkan air laut murni melewati unit tapis halus yang disebut proses Sea Water Reverse Osmosis (SWRO)

Solusi kelangkaan air Baku Daerah kepulauan Teknologi Sea Water Reverse Osmosisini juga menjadi solusi kelangkaan air baku masyarakat kepulauan. Dengan rekayasa teknologi yang sudah dibuktikan mampu dilakukan oleh kontraktor lokal, SWRO dengan porositas membran tahap nano filtrasi maupun reverse osmosis menghasilkan kualitas air siap minum.

Total Dissolved Solids (TDS) atau kandungan mineral anorganik menunjukkan angka 140 mg/lt dimana angka ini menyamai produk air minum kemasan merek terkenal”, ungkapnya di depan wartawan. Sementara itu Direktur Jenderal Cipta Karya Budi Yuwono menambahkan, saat ini terjadi kelangkaan air baku di kota-kota besar maupun di kawasan khusus. “Air baku semakin langka di kepulauan Indonesia, yang ada pun tidak tawar. Apalagi kita memiliki ribuan pulau. Maka sudah saatnya memberanikan diri menggunakan teknologi pengolah air laut menjadi air minum seperti di Pulau Mandangin ini”, tegas Budi. Kepala PMU Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kawasan Khusus, Irman Jaya, menerangkan bahwa nano filtrasi adalah teknologi penyaringan dengan menggunakan air bertekanan dan membrane semipermiabel berukuran 0,001 mikron (1 mikron = 1/1.000 milimeter) sehingga mampu menyaring partikel-partikel ikutan, termasuk virus, bakteri, bahan kimia dan logam berat. “Untuk air baku berupa sungai cukup sampai tahap ultra filtrasi, namun untuk mengolah air laut yang mengandung garam harus dengan nano filtrasi hingga reverse Osmosis yang memiliki kepadatan membrane hingga 0,0001 mikron”, jelas Irman.11 Spa M Jatim Peresmian SWRO Desa Pulau Mandangin menjadi bagian dari rangkaian kunjungan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto dalam meresmikan 11 SPAM senilai Rp 121 miliar di delapan kabupaten di Jawa Timur (Jatim).

Peresmian dipusatkan di Instalasi Air Minum (IPA) Driyorejo, Gresik, Jatim pada Jumat (10/8) sore. SPAM yang diresmikan berlokasi di Driyorejo Gresik, Pulau Mandangin Sampang, Sekaran Lamongan, Tegal Gede Jember, Puger Jember, Sawahan Madiun, Grogol Kediri, Donorejo dan Kebonagung Pacitan, Doko Blitar serta Pagerwojo Tulungagung.Djoko Kirmanto mengatakan, total seluruh SPAM tersebut memiliki kapasitas aliran air 375 liter per detik sehingga dapat melayani 30 ribu Sambungan Rumah (SR) baru atau setara 150 ribu jiwa. Penambahan layanan baru 150 ribu jiwa tersebut penting dalam upaya pemenuhan penambahan target pelayanan 4 juta jiwa dalam 2,5 tahun kedepan di Jatim. “Di Jawa Timur, dari 37,6 juta penduduknya, masih ada 14 juta jiwa yang belum memiliki akses air minum aman,” ungkap Menteri PU. Berdasarkan target pembangunan millennium (MDGs) bidang air minum, pada 2015, cakupan layanan di Jatim harus 73 persen. Hingga akhir 2011, layanan baru mencapai 62,6 persen, sehingga butuh tambahan pelayanan terhadap 4 juta jiwa dalam waktu yang tersisa. “Tambahan layanan baru ini, masih jauh dari sasaran yang kita inginkan, untuk itu perlu upaya lebih serius dari kita

semua untuk kedepannya,” ucap Djoko Kirmanto. Selain meresmikan 11 SPAM, dalam kesempatan yang sama, Menteri PU juga meresmikan penggunaan dua instalasi pompa banjir yaitu Kalitutup Barat dan Kalitutup Timur di Gresik serta penandatangangan nota kesepahaman SPAM regional antara Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya dengan delapan bupati/walikota. Dirjen Cipta Karya juga menyerahkan satu arm roll truck dan dua container kepada Pemerintah Kota Probolinggo sebagai penghargaan kepada kota tersebut sebagai pemenang II Kategori Kota Sedang/Kecil Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Pekerjaan Umum tahun lalu bidang Cipta Karya. Turut hadir dalam acara tersebut, Gubernur Jatim Soekarwo, Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono, Dirjen Sumber Daya Air Mohammad Hasan, Direktur Pengembangan Air Minum Ditjen Cipta Karya Danny Sutjiono, Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Ditjen Cipta Karya Sjukrul Amin dan Bupati Gresik Sambari Halin.

Sumber [ciptakarya.pu.go.id]

You might also likeclose