sanitasi

Air bersih masih menjadi PR Pemerintah Indonesia

Air bersih masih menjadi PR Pemerintah Indonesia, sanitasi dan air bersih merupakan dua hal yang saling berkaitan, jika penyediaan sanitasi dan air bersih sudah baik maka kesejahteraan rakyat Indonesia juga akan semakin meningkat.

Maka dari itu, pemerintah berkomitmen akan terus memperbaiki kualitas sanitasi dan air bersih sampai 2019 dengan total anggaran yang diperkirakan mencapai Rp 660 triliun.air bersih

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Dedy Priatna menjelaskan hingga saat ini kondisi sanitasi dan air bersih di Indonesia masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan Vietnam dan Myanmar.

Menurut dia dalam program Millenium Development Goals (MDG) 2015, target yang harus dicapai pemerintah untuk sanitasi dan air bersih yang layak adalah sebesar 62,41 persen, dari fakta yang ada baru 57,35 persen penduduk yang mendapatkan akses terhadap sanitasi dan air bersih yang layak.

Dia mengatakan kondisi air bersih dan sanitasi yang buruk secara tidak langsung merugikan negara sebesar Rp 56 triliun atau setara dengan 2,3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Dedy mengatakan pemerintah bertekad akan meningkatkan anggaran untuk sanitasi dan air bersih ataupun air minum setiap tahunnya, anggaran ini akan digunakan untuk berbagai macam program yang telah dirancang seperti Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM).

“ Tantangan ke depannya adalah bagaimana anggaran untuk sanitasi dan air bersih ini juga lebih diprioritaskan di samping anggaran untuk pendidikan dan infrastruktur, jika anggaran untuk sanitasi dan air bersih naik maka insyallah target MDGs bisa dicapai,” ujar beliau ketika ditemui dalam acara “ Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional (KSAN) di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (29/10).

Dedy mengatakan komitmen pemerintah yang akan mengalokasikan dana sebesar Rp 660 triliun untuk sanitasi dan air bersih sampai 2019 cukup banyak mendapatkan dukungan terutama dari pemerintah daerah dan pihak swasta. Menurut dia sumber pendanaan untuk sanitasi dan air bersih berasal dari anggaran pemerintah pusat dan daerah sebesar 20 persen, sisanya dukungan dari pihak swasta berupa Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan dan BUMN.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengatakan kualitas sanitasi dan air bersih sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan rakyat. Dia menjelaskan jika sanitasi dan air minum ataupun air bersih sudah terpenuhi maka kualitas SDM dan angka harapan hidup di Indonesia juga tumbuh positif tapi sebaliknya jika sanitasi dan air bersih buruk maka akan membuat angka kemiskinan dan kesejahteraan hidup semakin terpuruk.

Agung mengatakan sanitasi dan air berish juga merupakan kebutuhan dasar manusia sehingga pemerintah terus berkomitmen meningkatkan kualitas sanitasi dan air bersih di seluruh wilayah Indonesia. Menurut dia anggaran yang paling ideal untuk sanitasi dan air bersih adalah Rp 10 triliun setiap tahunnya, jika pemerintah sudah bisa mengalokasikan dana Rp 10 triliun dalam APBN maka dalam kurun waktu 3-4 tahun mendatang kualitas sanitasi dan air bersih di Indonesia sudah sempurna.

“ Sanitasi dan air bersih akan menjadi prioritas pemerintah selain pendidikan, infrastruktur, kesehatan dan kemiskinan, anggaran untuk sanitasi dan kemiskinan juga akan ditingkatkan,” ujarnya.

Demi memastikan tersedianya akses air bersih dan sanitasi layak bagi seluruh lapisan masyarakat, pemerintah terus melakukan advokasi untuk percepatan. Pemerintah pun telah menjalankan berbagai program yang setiap tahunnya diklaim menunjukkan perkembangan mengembirakan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) 2012, sampai dengan akhir tahun lalu, sebanyak 58,05% masyarakat telah mendapatkan akses air bersih layak. Pada tahun 2012, data juga menunjukkan bahwa sebanyak 57,35% rumah tangga sudah memiliki akses sanitasi layak.

Setiap tahunnya, capaian akses air bersih dan sanitasi layak di Indonesia juga disebut telah mengalami perkembangan positif, dengan kenaikan rata-rata sebesar 2% per tahun, baik pada akses air bersih maupun sanitasi layak. Hal ini sengaja digarisbawahi, karena peningkatan cakupan terhadap akses sanitasi dan air minum layak, secara langsung maupun tidak langsung membantu memperbaiki derajat kesehatan masyarakat serta kualitas lingkungan.

“Meskipun telah mengalami kenaikan, kami sadar bahwa akses terhadap air berish dan sanitasi layak di negeri ini harus terus lebih ditingkatkan. Bila merujuk pada target MDGs 2015, kami harus memastikan bahwa 68,87% penduduk harus sudah mendapatkan akses air bersih layak dan sebesar 62,21% harus memiliki akses sanitasi layak,” kata Dedy Supriadi Priatna, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dalam jumpa pers, di Jakarta, Jumat (18/10), terkait Konferensi Air bersih dan Sanitasi Nasional (KSAN) 2013 yang akan digelar pada 29-31 Oktober di Balai Kartini, Jakarta.

Sebagai upaya untuk mensosialisasikan pentingnya sektor air minum dan sanitasi layak bagi masyarakat, serta untuk menginformasikan upaya yang telah dan sedang dilakukan, Kelompok Kerja Air bersih dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) Nasional memang kembali mengadakan KSAN tahun ini. Salah satu tujuan KSAN adalah meningkatkan perhatian khalayak ramai terhadap pentingnya sanitasi dan air bersih. Acara ini dimaksudkan untuk mendorong peran serta aktif seluruh pelaku, dalam menjadikan pembangunan air bersih dan sanitasi sebagai prioritas.

Dedy menambahkan, masih ada selisih yang harus dipenuhi agar mencapai target, yaitu sebesar 10,82% untuk air bersih dan 5,06% untuk sanitasi. Artinya, diperlukan usaha minimal tiga kali lipat dibandingkan yang telah dilakukan saat ini.

Diketahui, air bersih dan sanitasi sendiri erat kaitannya dengan penyebaran bencana penyakit karena air, seperti diare dan cacingan. Berdasarkan laporan Riset Kesehatan Dasar 2007, diare merupakan penyebab kematian terbesar pada bayi usia 29 hari sampai 11 bulan, serta balita usia 12-59 bulan di Indonesia. Diperkirakan, sebanyak 31,4% bayi dan 25,2% balita harus meninggal setiap tahunnya akibat diare.

Sumber [beritasatu.com]

 

Harga Air Bersih Mahal,Menteri PU Menjawab

JakartaMenteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto memberikan penjelasan mengenai mahalnya harga air bersih per meter kubik. Menurut Djoko salah satu penyebab mahalnya harga air bersih saat ini karena banyak air sungai yang tercemar akibat sampah. Konsekuensi produksi air bersih menjadi mahal.

“Agar dikumpulkan sampah itu dan jangan dibuang dan kotori sungai. Kalau begitu costnya besar. Kalau normal airnya menjadi bersih antara Rp 2.000-3.000/meter kubik. Kalau sudah tercemar bisa 3 kali lipatnya apalagi sudah tercampur lumpur,” ujar Djoko saat ditemui usai Jambore Sanitasi di Hotel Mercure Ancol Jakarta, Senin (24/6/2013).

Djoko mewanti-wanti dan mengingatkan masyarakat untuk tidak membuang sampah di sungai. Pihak kementeriannya terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar pola pikir peduli kepada lingkungan.

“Kita juga mengajari masyarakat untuk sanitasi dan untuk pengelolaan sampah yang baik. Selain itu limbah rumah tangga kita buatkan pengeolaan yang baik dan limbah drainase persampahan di-manage dengan baik. Jadi limbah cari dan limbah padat seperti sampah juga air minum. Jangan cemari air, kalau sudah masuk di air itu susah. Jangan sampai sampah jangan dibuang ke sana,” jelasnya.

Selain memberikan sosialisasi, pihaknya juga akan mengalokasi anggaran internal kementeriannya lebih dari Rp 3 triliun. Dana itu nantinya digunakan untuk program perbaikan sanitasi masyarakat Indonesia.

“2013, Lebih dari Rp 3 triliun untuk perbaikan sanitasi di Indonesia dan itu akan berlanjut terus,” cetusnya.

(wij/dru)

Sumber [finance.detik.com]

Air Bersih dan Sanitasi

Sanitasi dan perilaku kebersihan yang buruk serta air minum yang tidak aman berkontribusi terhadap 88 persen kematian anak akibat diare di seluruh dunia. Bagi anak-anak yang bertahan hidup, seringnya menderita diare berkontribusi terhadap masalah gizi, sehingga menghalangi anak-anak untuk dapat mencapai potensi maksimal mereka. Kondisi ini selanjutnya menimbulkan implikasi serius terhadap kualitas sumber daya manusia dan kemampuan produktif suatu bangsa di masa yang akan datang.

Di Indonesia, diare masih merupakan penyebab utama kematian anak berusia di bawah lima tahun. Laporan Riskesdas 2007 menunjukkan diare sebagai penyebab 31 persen kematian anak usia antara 1 bulan hingga satu tahun, dan 25 persen kematian anak usia antara satu sampai empat tahun. Angka diare pada anak-anak dari rumah tangga yang menggunakan sumur terbuka untuk air minum tercatat  34 persen lebih tinggi dibandingkan dengan anak-anak dari rumah tangga yang menggunakan air ledeng, Selain itu, angka diare lebih tinggi sebesar 66 persen pada anak-anak dari keluarga yang melakukan buang air besar di sungai atau selokan dibandingkan mereka pada rumah tangga dengan fasilitas toilet pribadi dan septik tank.gambar air bersih dan sanitasi

Peran penting kebersihan sering diabaikan. Kematian dan penyakit yang disebabkan oleh diare pada umumnya dapat dicegah. Bahkan tanpa perbaikan pada sistem pengairandan sanitasi, mencuci tangan secara tepat dengan menggunakan sabun dapat mengurangi resiko penyakit diare sebesar 42 sampai 47 persen.

Situasi masyarakat miskin perkotaan perlu mendapatkan perhatian segera. Di daerah-daerah kumuh perkotaan, sanitasi yang tidak memadai, praktek kebersihan yang buruk, kepadatan penduduk yang berlebihan, serta air yang terkontaminasi secara sekaligus dapat  menciptakan kondisi yang tidak sehat. Penyakit-penyakit terkait dengan ini meliputi disentri, kolera dan penyakit diare lainnya, tipus, hepatitis, leptospirosis, malaria, demam berdarah, kudis, penyakit pernapasan kronis dan infeksi parasit usus. Selain itu, keluarga miskin yang kurang berpendidikan cenderung melakukan praktek-praktek kebersihan yang buruk, yang berkontribusi terhadap penyebaran penyakit dan peningkatan resiko kematian anak. Studi tentang “mega-kota” Jakarta (yang  disebut Jabotabek),i Bandung dan Surabaya pada tahun 2000 menunjukkan bahwa penduduk miskin yang tinggal di daerah pinggiran kota Jakarta kurang berpendidikan dibandingkan warga Jakarta sendiri, dan  memiliki tingkat tamat sekolah menengah hanya seperempat dari mereka yang tinggal di pusat kota. Studi yang sama menghitung angka kematian anak sampai lima kali lebih tinggi di kecamatan-kecamatan miskin di pinggiran kota Jabotabek daripada di pusat kota Jakarta.

Pola dan kecenderungan

Pada dekade-dekade sebelumnya, Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam meningkatkan akses terhadap persediaan air bersih dan pelayanan sanitasi. Air bersih dan sanitasi merupakan sasaran Tujuan Pembangunan Milenium (MDG) yang ketujuh dan pada tahun 2015 diharapkan  sampai dengan setengah jumlah penduduk yang tanpa akses ke air bersih yang layak minum dan sanitasi dasar dapat berkurang. Bagi Indonesia, ini berarti Indonesia perlu mencapai angka peningkatan akses air bersih hingga 68,9 persen dan 62,4 persen, untuk sanitasi.

Saat ini, Indonesia tidak berada pada arah yang tepat untuk mencapai target MDG untuk masalah air bersih MDG pada tahun 2015. Perhitungan dengan menggunakan kriteria MDG nasional Indonesia untuk air bersih dan data dari sensus tahun 2010 menunjukkan bahwa Indonesia harus mencapai tambahan 56,8 juta orang dengan persediaan air bersih pada tahun 2015. Di sisi lain, jika kriteria Program Pemantauan Bersama WHO-UNICEF (JMP) untuk air bersihii akan digunakan, Indonesia harus mencapai tambahan 36,3 juta orang pada tahun 2015. Saat ini, bahkan di provinsi-provinsi yang berkinerja lebih baik (Jawa Tengah dan DI Yogyakarta), sekitar satu dari tiga rumah tangga tidak memiliki akses ke persediaan air bersih (Gambar 1).

Perbandingan dengan tahun 2007 menunjukkan akses air bersih pada tahun 2010 telah mengalami penurunan kira-kira sebesar tujuh persen. Kondisi terbalik ini pada umumnya disebabkan oleh penurunan di daerah perkotaan (sebesar 23 persen sejak tahun 2007, Gambar 2). Akses ke air bersih di Jakarta telah mengalami penurunan dari 63 persen pada 2010 menjadi 28 persen pada tahun 2007, menurut Riskesdas. Yang mengherankan, dua kelompok kuintil tertinggi juga mengalami penurunan aksesterhadap air bersih masing-masing sebesar 8 dan 32 persen dibandingkan dengan tahun 2007. Mereka yang berasal dari kelompok mampu membeli air minum kemasan atau botol: sepertiga rumah tangga perkotaan di Indonesia melakukannya pada tahun 2010.

Sejak tahun 1993, Indonesia telah menunjukkan peningkatan dua kali lipat prosentase rumah tangga dengan akses ke fasilitas sanitasi yang lebih baik, tetapi masih berada pada arah yang belum tepat untuk mencapai target sanitasi MDG 2015. Untuk mencapai target sanitasi nasional MDG, diperlukan pencapaian tambahan 26 juta orang dengan sanitasi yang lebih baik pada tahun 2015. Perencanaan pada jangka panjang memerlukan pencapaian angka-angka yang lebih besar: Data Riskesdas 2010 menunjukkan bahwa secara keseluruhan, kira-kira 116 juta orang masih kekurangan sanitasi yang memadai.

Buang air besar di tempat terbuka merupakan masalah kesehatan dan sosial yang perlu mendapatkan perhatian segera. Sekitar 17 persen rumah tangga pada tahun 2010 atau sekitar 41 juta orang masih buang air besar di tempat terbuka. Ini meliputi lebih dari sepertiga penduduk di Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Barat. Praktek tersebut bahkan ditemukan di provinsi-provinsi dengan cakupan sanitasi yang relatif tinggi, dan pada penduduk perkotaan dan di seluruh kuintil (Gambar 3 dan 4).

Cakupan sanitasi pada kelompok-kelompok yang berbeda menunjukkan perbedaan yang jauh lebih kuat daripada cakupan untuk air bersih (Gambar 4). Proporsi rumah tangga perkotaan dengan akses ke fasilitas sanitasi yang lebih baik hampir dua kali lipat dari proporsi rumah tangga perdesaan. Proporsi rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi yang lebih baik pada kuintil tertinggi adalah 2,6 kali proporsi kuintil terendah. Perbedaan geografis juga terlihat jelas. Tingkat akses ke sanitasi yang lebih baik di provinsi yang berkinerja terbaik (69,8 persen, DKI Jakarta) adalah tiga kali lebih tinggi daripada tingkat akses di provinsi yang berkinerja terburuk (22,4 persen, Nusa Tenggara Timur).

gambar air bersih dan sanitasiKontaminasi feses terhadap tanah dan air merupakan hal yang umum di daerahh perkotaan, hal ini diakibatkan oleh kepadatan penduduk yang berlebihan, toilet yang kurang sehat dan pembuangan limbah mentah ke tempat terbuka tanpa diolah. Sebagian besar rumah tangga di perkotaan yang menggunakan pompa, sumur atau mata air untuk persediaan air bersih mereka memiliki sumber-sumber air ini dengan jarak 10 meter dari septik tank atau pembuangan toilet. Di Jakarta, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Jakarta menunjukkan bahwa 41 persen sumur gali yang digunakan oleh rumah tangga berjarak kurang dari 10 meter dari septik tank. Septik tank jarang disedot dan kotoran merembes ke tanah dan air tanah sekitarnya. Laporan Bank Dunia tahun 2007 menyebutkan bahwa hanya 1,3 persen penduduk memiliki sistem pembuangan kotoran. Sistem pipa rentan terhadap kontaminasi akibat kebocoran dan tekanan negatif yang disebabkan oleh pasokan yang tidak teratur. Ini merupakan masalah khusus dimana konsumen enggunakan pompa hisap untuk mendapatkan air bersih dari sistem perariran kota.

Dibandingkan dengan kelompok kaya, kaum miskin perkotaan mengeluarkan biaya yang lebih besar dari pendapatan mereka untuk air yang berkualitas lebih buruk. Misalnya, sistem pipa kota Jakarta hanya mencakup sebagian kecil penduduk, karena perluasan pelayanan tidak dapat mengimbangi perkembangan penduduk di daerah perkotaan. Penduduk lainnya tergantung pada berbagai sumber lain, termasuk sumur dangkal, penjual air keliling dan jaringan privat yang terhubung dengan sumur yang dalam. Banyak dari sumber-sumber alternatif ini memerlukan biaya yang lebih besar per satuan volume daripada pasokan air ledeng dan sering digunakan oleh masyarakat miskin.