penyediaan air minum

Pengolahan air minum

Air minum kebutuhan pokok, Tanpa air minum kita bisa mati kehausan. Kondisi perkotaan Indonesia di masa depan akan menghadapi tantangan sangat berat dalam penyediaan air minum, hal itu akibat pesatnya peningkatan pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan perubahan iklim. Untuk mengantisipasinya, diperlukan strategi penyediaan air minum yang berkelanjutan dengan melibatkan semua pihak.

air minum sehatDirektur Pengembangan Air Minum (PAM), Ditjen Cipta Karya, Kementerian PU, Ir. Danny Sutjiono.
Menurut Danny Sutjiono, dalam mengantispasi berbagai permasalahan dalam penyediaan air minum di masa datang, Kementerian PU telah menjalankan program pengamanan air minum yang dapat menjamin penyediaan air minum yang berkelanjutan.

“Konsep yang melibatkan sektor sanitasi dalam rangka perlindungan sumber air baku itu adalah Water Safety Plan atau Rencana Pengamanan Air Minum yang awalnya dikembangkan WHO dan telah banyak diadopsi banyak negara, termasuk Indonesia,” katanya.

Ia menjelaskan, konsep Water Safety Plan (WSP) atau Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) adalah pengendalian kualitas pelayanan air minum dari hulu hingga hilir dengan mempertimbangkan hasil dari proses manajemen resiko. Di Indonesia, RPAM dibagi dalam tiga kelompok, yaitu RPAM untuk adanya resiko pada sumber air, RPAM untuk penyelenggara SPAM, dan RPAM untuk konsumen.

“Prinsip RPAM di Indonesia adalah penyediaan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan atau 4K. Pada pada tahun 2012, Ditjen Cipta Karya telah mengembangkan konsep RPAM untuk Penyelenggara SPAM yang telah diujicobakan di PDAM Bandarmasih, Kota Banjarmasin,” kata Direktur PAM.

Menurut Direktur PAM, RPAM menggambarkan secara detil bahaya dan besarnya resiko dalam setiap tahapan proses pengolahan air minum dan proses penyediaan air minum,  untuk selanjutnya menyusun rencana tindak pengendalian yang dilengkapi dengan rencana perbaikan, strategi komunikasi, penyusunan sistem operasional prosedur, instruksi kerja, pemantauan dan evaluasi. Pada tahun 2013 akhir , pelaksanaan RPAM dilakukan di tiga PDAM, yaitu PDAM Kota Malang, PDAM Kota Payakumbuh, dan PDAM Kota Salatiga.

Danny menyatakan bahwa konsep RPAM akan berhasil apabila ada komitmen bersama dari seluruh stakeholders terkait penjaminan 4K dalam penyediaan air minum. Salah satu langkah yang dilakukan Ditjen Cipta Karya untuk mendukung konsep itu adalah melakukan sinergi dengan banyak pihak melalui Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL).

Direktur PAM mengatakan bahwa pembangunan air minum dan sanitasi, yang merupakan pelayanan dasar bagi masyarakat sesungguhnya merupakan tanggung jawab pemerintah daerah sesuai PP No. 38 Tahun 2007 mengenai Pembagian Urusan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota. Sedangkan pemerintah pusat sebagai advisor, fasilitator, mediator dan pemberi stimulan.

“Namun yang perlu disadari seluruh pihak, pembangunan air minum dan sanitasi tidak akan berkelanjutan tanpa didahului oleh kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat,” kata Danny Sutjiono.

Oleh karena itu, kata Direktur PAM, diperlukan sinergi antara semua pihak dalam mewujudkan pembangunan air minum dan sanitasi, baik itu pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, termasuk masyarakat dan pihak swasta.

Dalam pembangunan air minum dan sanitasi, pemerintah kabupaten/kota berperan sebagai perencana dan pelaksana pembangunan, sedangkan pemerintah provinsi membantu kabupaten/kota sesuai kebijakan di tingkat provinsi, dan pemerintah pusat memberikan dukungan melalui pengaturan, pembinaan dan dukungan dana stimulus.

“Sedangkan masyarakat dan pihak swasta memberikan dukungan di bidang penyediaan sarana dan prasarana sesuai komitmen mereka dengan pemerintah daerah, kemudian lembaga atau negara donor dapat berperan di bidang pembangunan infrastruktur maupun penyediaan perencanaan kabupaten/kota, sedangkan pihak akademisi dapat memberikan dukungan melalui riset atau pilot project,” kata Danny Sutjiono.

Sumber [www.ditpam-pu.org]

Bank Dunia Dukung Penyediaan Air Minum

Melansir siaran pers dari situs Bank Dunia yang dikeluarkan di Washington DC pada 2 Mei 2013 , bahwa Bank Dunia Dukung Ekspansi Penyediaan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia. Melalui Proyek Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS 2) ditargetkan menyediakan fasilitas air minum dan sanitasi bagi 11.6 juta warga.

Sehingga dengan proyek yang dibantu oleh Bank Dunia ini, lebih dari 11 juta warga Indonesia di seluruh nusantara akan menikmati fasilitas air minum dan sanitasi, dengan disetujuinya dana tambahan oleh Bank Dunia.

Berita lengkapnya dari situ Bank Dunia seperti yang kami cukil sebagai berikut :

Sejak tahun 2006, Bank Dunia telah mendukung proyek Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS 2) – atau proyek Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities (WSSLIC-3) – sebagai upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan akses terhadap air minum dan sanitasi, serta meningkatkan kesehatan dan perilaku higenis.

“Dengan mendukung ekspansi proyek ini, Bank Dunia berharap bisa menggandakan cakupan PAMSIMAS 2 dari 15 propinsi ke 32 propinsi, dan juga menambah jumlah keluarga yang akan menerima manfaat sanitasi lebih baik,” kata Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, Stefan Koeberle. “Salah satu kunci keberhasilan proyek ini adalah pendekatan berbasis masyarakat yang terus didukung Bank Dunia.”

Fasilitas sanitasi yang buruk dapat melemahkan sebuah komunitas, karena bisa menurunkan kesehatan publik dan membatasi potensi pertumbuhan ekonomi.

Dua dari empat penyebab kematian dibawah usia lima tahun terbesar – yakni diare dan tipus – merupakan penyakit yang tersebar karena kotoran dan timbul akibat keterbatasan air bersih, fasilitas sanitasi dan perliaku higenis.

PAMSIMAS-2 melengkapi program “Air untuk Semua” yang dikelola Kementerian Pekerjaan Umum, serta program “Sanitasi Total Berbasis Masyarakat” dibawah Kementerian Kesehatan.

Penyediaan Air Bersih oleh Komunitas

Air bersih merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk memenuhi standar kehidupan manusia secara sehat. Ketersediaan air yang terjangkau dan berkelanjutan menjadi bagian terpenting bagi setiap individu baik yang tinggal di perkotaan maupun di perdesaan.

Oleh karena itu, ketersediaan air dapat menurunkan water borne disease sekaligus dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun sampai dengan tahun 2000, berdasarkan data Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, baru sekitar 19% penduduk Indonesia di mana 39% nya adalah penduduk perkotaan yang dapat menikmati air bersih dengan sistem perpipaan. Sedangkan di daerah perdesaan, berdasarkan data yang sama, hanya sekitar 5% penduduk desa yang menggunakan sistem perpipaan, 48% menggunakan sistem non-perpipaan, dan sisanya sebesar 47% penduduk desa menggunakan air yang bersumber dari sumur gali dan sumber air yang tidak terlindungi.

Di dalam memenuhi kebutuhan air bersih bagi keluarganya, penduduk tidak jarang harus membeli air dari para penjual air dengan harga yang relatif tinggi atau mengambil air langsung ke sumber air yang umumnya cukup jauh dari tempat tinggal si penduduk. Ketika beberapa sumur dan sumber air mengering akibat musim kemarau, menyebabkan semakin sulit bagi masyarakat untuk mendapatkan air untuk memenuhi kebutuhan akan air bagi keluarganya.

Kemudian,hal penyediaan air bersih dianggap perlu dikembangkan pola kemitraan dengan pihak swasta, meskipun disadari hasilnya tidak dapat terjangkau oleh masyarakat, karena tarif air yang relatif tinggi.

Di lain pihak, penyediaan air bersih yang dilakukan oleh pihak swasta pada umumnya bersifat tertutup sehingga masyarakat cenderung tidak memiliki peluang untuk dapat turut aktif di dalam setiap tahap pembangunan bidang air bersih. Dengan adanya pergeseran kebijakan pembangunan pada upaya peningkatan Sumber Daya Manusia, di mana pola pendekatan pembangunan menitikberatkan pada masyarakat sebagai pelaku utama di dalam setiap pembangunan, yang semestinya juga dapat diterapkan dalam pola pembangunan di bidang air bersih. Termasuk dalam hal Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Pengelolaan Masyarakat yang diharapkan menjadi acuan dasar di dalam setiap pembangunan air bersih oleh instansi-instansi terkait, telah membuka peluang kepada masyarakat pengguna untuk dapat terlibat di dalam setiap pembangunan di bidang air bersih, terutama di kawasan perkotaan yang memiliki karakteristik perdesaan seperti wilayah pinggiran kota ataupun di kantong permukiman di pusat kota serta di kawasan yang benar-benar perdesaan, di mana cenderung tidak terlayani oleh sistem perkotaan dan dianggap tidak potensial untuk dikelola oleh lembaga formal yang hanya ada di perkotaan.

Selain sebagai pengguna, masyarakat juga dapat diaktifkan dan difungsikan sebagai pengelola prasarana dan sarana air bersih, dengan membentuk kelompok swadaya masyarakat di bidang air bersih, sehingga sangat memungkinkan untuk mengelola prasarana dan sarana air bersih dengan wilayah pelayanan terbatas atau di lingkungan sekitarnya. Penyediaan air bersih yang dilakukan oleh komunitas ini diharapkan dapat menjamin keberlanjutan penyediaan air bersih di lingkungannya baik dari aspek teknis maupun non teknis.

Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, tulisan ini dibuat sebagai bahan masukan di dalam merumuskan konsep penyediaan air bersih oleh komunitas/masyarakat, khususnya dalam rangka merumuskan Bentuk Swadaya Air yang dapat dilakukan oleh masyarakat.

Bentuk Swadaya Air

Pola Pendekatan Penyediaan air bersih yang dilakukan oleh masyarakat ini dilakukan dengan pola pendekatan TRIBINA di mana di dalam pola

1. Bina Manusia

Unsur ini merupakan upaya yang dilakukan untuk menyiapkan masyarakat setempat, dengan metode yang digunakan adalah :
a. Informasi, yaitu upaya penyampaian informasi kepada masyarakat di lokasi setempat mengenai aspek teknis dan non teknis yang berkaitan dengan pembangunan dan pengelolaan prasarana dan sarana air bersih;
b. Komunikasi, yaitu upaya untuk menciptakan dialog di kalangan masyarakat setempat yang bersifat dua arah sehingga masyarakat mau dan mampu mengenali kebutuhan serta menangani permasalahan yang dihadapi sehubungan dengan upaya masyarakat di dalam memenuhi kebutuhan air bersih bagi diri sendiri maupun bagi keluarganya dan lingkungannya;
c. Edukasi, merupakan upaya yang dilakukan agar masyarakat mampu untuk mengelola prasarana dan sarana air bersih di lingkungannya baik secara teknis maupun non teknis sehingga terjadi keberlanjutan penyediaan air bersih di lingkungannya.

2. Bina Lingkungan

Unsur ini merupakan upaya bagi masyarakat untuk menemukenali kebutuhan dan permasalahan yang dihadapinya sebagai individu, kepala keluarga, dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih.

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah melakukan Survei Kampung Sendiri (SKS) atau Mawas Diri yang antara lain mencakup aspek :
a) sosial budaya;
b) ekonomi;
c) teknis;
d) lingkungan;
e) hukum;
f) kelembagaan;
g) dan aspek lain yang terkait.

3. Bina Usaha

Unsur ini merupakan upaya bagi masyarakat untuk belajar membentuk kelompok swadaya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat setempat. Selain itu, kegiatan ini dimaksudkan pula agar masyarakat mampu mengelola organisasi/lembaga yang dibentuk baik secara manajemen, keuangan, hukum, maupun aspek lain yang diperlukan bagi suatu lembaga yang mengelola prasarana dan sarana air bersih di lingkungannya.

Penyediaan air bersih oleh komunitas ini menggunakan konsep Advocacy dan Communications. Konsep yang dikembangkan oleh McKee (1992) tersebut merupakan pendekatan yang didasarkan pada people-based dan people driven. Konsep advokasi sendiri merupakan upaya penyampaian pesan untuk memperoleh kesepakatan dari unsur-unsur masyarakat sekaligus menyiapkan masyarakat (society) untuk masalah tertentu melalui penyampaian.
Sumber :Disarikan dari laman DPU Jateng