daerah rawan air

Dinas PU siapkan sistem penyediaan air minum

Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum tidak bosan mendorong Pemerintah Daerah agar menindak lanjuti setiap perannya dalam Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Rumusnya, Ditjen Cipta Karya membangun infrastruktur hulu, seperti air baku, instalasi pengolahan air (IPA), jaringan distribusi utama, dan lainnya. Sedangkan Pemda diminta memanfaatkan air yang diolah tersebut dengan menyambungnya ke area pelayanan (Sambungan Rumah). Harapan tersebut tidak berlebihan mengingat pemerintah dengan APBN yang terbatas tidak sanggup menjangkau pelayanan hingga hilir. Ditjen Cipta Karya lebih mengutamakan penyediaan air minum untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di
perkotaan dan perdesaan, masyarakat yang bertempat tinggal di daerah rawan air, pulau terluar, dan kawasan pesisir, serta kawasan khusus.Tidak mau mengulang yang sebelumnya, Ditjen Cipta Karya melakukan pemantapan pelaksanaan SPAM untuk tahun 2013. Dana yang cukup besar harus diemban untuk bidang air minum pada tahun itu sebesar Rp 5,5 triliun. Tahun depan memang bidang air minum mendapatkan perhatian serius Presiden SBY. Hal
ini ditandai dengan penambahan pagu direktif presiden bidang air minum sebesar Rp 1,7 triliun. Pagu tersebut untuk optimalisasi SPAM MBR di perkotaan, SPAM Perdesaan, dan SPAM Kawasan Khusus. Arahan direktif Presiden untuk mempercepat pelaksanaan prioritas pembangunan nasional, termasuk pencapaian target Millennium Development Goals (MDGs) dimana sektor air minum dan sanitasi masih dianggap tertinggal dibanding target MDGs
lainnya.air minum berkualitas

Adanya penambahan dana ini harus disikapi dengan sebuah perencanaan dan pemrograman yang baik. “Untuk menghadapi 2013, tak bosan-bosannya kami mengingatkan kepada Pemda yang belum menyusun Rencana Induk SPAM (RISPAM), bagi yang sudah ada harus ditingkatkan kualitasnya agar menjadi acuan dalam Rencana Program dan Investasi Jangka Menengah (RPIJM),” kata Dirjen Cipta Karya, Budi Yuwono, saat membuka Rapat Pemantapan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan SPAM TA 2013 wilayah timur di Manado (9/12). Komponen pembiayaan utama dalam pembangunan SPAM mengacu pada UU 32/2004 dan UU 33/2004 berupa Dana Daerah untuk Urusan Bersama (DDUB). Pemeritah daerah yang mendapatkan kucuran APBN bidang air minum, pada tahun yang sama juga harus mengalokasikan APBDnya. Dengan penambahan pagu tersebut, Ditjen Cipta Karya memantapkan program-program air minum antara lain; pertama untuk SPAM Kawasan Khusus di perbatasan dan dukungan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kedua, SPAM
Perdesaan yang menyasar masyarakat yang bertempat tinggal di daerah rawan air, pulau terluar, dan kawasan pesisir. Ketiga, optimalisasi SPAM untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kawasan perkotaan.

Direktur Bina Program Antonius Budiono menambahkan, arahan direktif presiden untuk bidang air minum mentargetkan proporsi penduduk terhadap sumber air minum terlindungi pada 2025 secara nasional sebesar 100%. Sedangkan pada 2015, pemerintah harus mengejar target MDGs untuk air minum sebesar 68,87% dengan target Sambungan Rumah sebanya 8,8 juta unit. “Untuk menambahkan 1% pencapaian bidang air minum dibutuhkan dana sekitar Rp 3,5 triliun,” jelas Antonius.

Pemerintah melalui APBN 2010-2015 hanya mampu mendanai Rp 28,3 Triliun, sisanya diharapkan berasal dari APBD, water hibah, dan CSR sebesar Rp 9,6 Triliun, perbankan dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebesar Rp 8,3 Triliun, dan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) sebesar Rp 6 Triliun. Siap Mengawal Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum bertekad mengawal anggaran direktif presiden untuk air minum di tahun 2013 sebesar Rp 1,7 triliun. Mengingat tahun 2013 dianggap tahun politik, ia menghimbau jajarannya di daerah untuk mengawasi dengan ketat penyaluran pagu tersebut. “Anggaran direktif presiden langsung diserahkan ke Pemda tanpa intervensi DPR. Karena itu dikelola melalui kementerian teknis (PU, red) agar tidak dimainkan ke arah politis,” tegasnya. “Mari kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Minimal bisa memperpendek jarak dari capaian saat ini 55% terhadap
target 68,87% di tahun 2015. Sekitar 13% lagi yang sama dengan melayani 8,8 juta sambungan rumah,” terang Budi. Budi mengakui, sasaran lokasi tersebut berpotensi terkendala dengan sumber air bakunya. Namun bukannya tidak bisa dicarikan jalan keluarnya. Hal ini disebutnya sebagai tantangan bagi Pemda. Kesiapan Pemda akan menentukan besaran alokasinya. “Pagu ini tetap kami anggap sebagai stimulan. Pemda harus mengusulkannya melalui RPIJM dan harus pula memiliki Rencana Induk SPAM agar ada kepastian air baku dan keberlanjutan programnya,” sambung Budi. Lebih lanjut dikatakan, setelah melalui empat sosialisasi yang
berakhir di Balikpapan akhir desember ini, akan dilanjutkan dengan turunnya SKPA yang selanjutnya bisa diproses pelelangannya.

Sumber [ciptakarya.pu.go.id]

You might also likeclose