You are here: Filter Penjernih Air keluarga sehat»Air Bersih»Kemana Air Bersih Jakarta?

Kemana Air Bersih Jakarta?

Air bersih merupakan salah satu kebutuhan utama. Namun ketersediaan air bersih semakin lama semakin berkurang, termasuk di kota besar seperti Jakarta. Berikut ini merupakan pendapat dan hasil dari investigasi dari Bapak Agus Pambagio mengenai “kemana aliran air bersih untuk Jakarta?”. Bapak Agus Pambagio adalah Pemerhati Kebijakan Publik dan Perlindungan Konsumen.

Setelah lebih dari 25 tahun saya mencari tahu mengapa untuk mendapatkan air bersih saja (belum air minum), publik Jakarta kesulitan. Padahal katanya air berlimpah.

Semua pihak (PAM Jaya, operator, Perpamsi, Pemprov DKI Jakarta, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat-PUPR dsb)  merasa sudah bekerja setengah mati, tetapi air bersih yang berasal dari air permukaan tidak kunjung tersedia secara berkesinambungan dan dalam kualitas yang layak olah. 

aliran air bersih jakartaPublik tahunya bahwa air bersih di wilayah DKI Jakarta buruk karena 2 operator air di Jakarta, PT Aetra dan PT Palyja, tidak becus mengelola air. Bahkan Kementerian PUPR dan Pemprov DKI Jakarta menghujat operator dan melarang investor asing berinvestasi dalam pengelolaan air bersih, seperti yang dituangkan pada PP No. 122 Tahun 2015 Tentang SPAM. Belum lagi munculnya Citizen Law Suit (CLS) yang digagas oleh teman-teman LSM dan pembatalan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Di beberapa tulisan saya terdahulu selalu saya sampaikan bahwa pengelolaan air bersih di wilayah DKI Jakarta buruk karena kualitas air baku dari sumber air baku di Bendungan Jatiluhur dan saluran distribusinya buruk. Sebab lain karena tingginya Non Revenue Water (NRW), baik yang disebabkan karena fisik pipa yang sudah tua maupun karena adanya pencurian air. Ternyata permasalahannya bukan hanya 2 hal tersebut, masih ada yang lain.

Air dari Bendungan Jatiluhur oleh Perum Jasa Tirta II (PJT II), 87% digunakan untuk irigasi, 2% untuk industri, 5% terbuang/hilang dan 6% digunakan sebagai air baku untuk air bersih. Secara keseluruhan, potensi air baku yang melalui  Sungai Citarum sekitar  12,95 miliar m3/tahun. Jadi kalau pengelolaannya benar, wilayah DKI Jakarta tidak akan kekurangan air baku.

Sama dengan sektor-sektor publik lainnya, seperti energi dan pangan; peran pihak ketiga yang mempermainkan suplai air baku demi kepentingan diri sendiri dan atau kelompoknya juga besar. Mereka itu patut diduga makelar  atau bahasa kerennya rent seekers! Patut diduga mereka itu selain pelaku usaha, ada juga cerdik cendekia, pejabat negara dan politisi. Teganya mereka menguasai dan menghambat akses publik atas air bersih yang dilindungi oleh UUD. Tidak percaya ? Mari kita bahas secara singkat dan lucu-lucuan ya.

Makelarisasi Air Bersih di DKI Jakarta
A
ir yang ada di bumi  97% -nya merupakan air laut dan hanya 3% yang berupa air tawar. Lalu air tawar tersebut 68,7% berupa gunung es dan glaciers hanya 30,1% yang berupa air tanah. Sedangkan air permukaan hanya 0,3% dan air lain-lain sebesar 0,9%. Dari 0,3% air permukaan ternyata 87% -nya ada di danau-danau, 11% di rawa-rawa dan di  hanya 2% di sungai-sungai. Jadi bisa dibayangkan terbatasnya air baku yang ada di muka Bumi ini.

Sudah puluhan tahun PJT II menjanjikan akan mengalirkan air baku ke Water Treatment Plant (WTP) Buaran dan WTP Pejompongan sebesar 26,3 m3/detik, sesuai dengan alokasi air baku yang diberikan oleh PJT II. Namun hingga sekarang PJT II hanya mengalirkan air baku sebanyak 16,3 m3/detik.

Pertanyaan saya, ke mana air baku yang sekitar 10 m3/detik yang dijanjikan? Apakah dialirkan ke persawahan antara Purwakarta-Jakarta? Atau dijual dan  digunakan oleh industri di sepanjang aliran Sungai Citarum dan Tarum Barat (Kali Malang)? Ternyata tidak. Ada makelarisasi di bisnis air.

PJT II dan Kementerian PUPR ternyata mengalokasikan air 10 m3/hari itu untuk WTP yang akan dibangun oleh sebuah BUMD DKI dan swasta. Lokasi WTP baru  tersebut di Bekasi (letaknya tepat sebelum syphon) dan dikenal dengan nama WTP-SPAM I yang berkapasitas 5 m3/detik serta WTP di Pasir Gombong yang dikenal dengan nama WTP-SPAM II yang juga berkapasitas 5 m3/detik. Namun keduanya hingga kini masih sebatas rencana.

Pertanyaannya, mengapa ketika 2 badan usaha tersebut tidak kunjung membangun WTP, air baku sebesar 10 m3/detik tidak dijual saja kepada PAM Jaya bersama 2 operator swasta di DKI Jakarta? Mengapa PJT II menahan air tersebut dan membuat masyarakat DKI Jakarta terus kekurangan air ? Andaikan air itu disalurkan ke WTP Buaran dan WTP Pejompongan, maka air baku yang dapat diolah menjadi air bersih/minum akan meningkat dan ini sangat berarti untuk warga DKI Jakarta.

Sebagai BUMN di bawah kontrol Kementerian PUPR seharusnya PJT II tidak melakukan hal tersebut diatas. Mengapa mereka sampai menahan 10 m3 air baku/detik tanpa kejelasan dan atas perintah siapa? Ini merugikan negara secara langsung dan tidak langsung.

Herannya Kementerian PUPR kok ya diam saja. Bayangkan berapa kerugian Pemerintah jika air baku 10 m3/detik itu tidak diolah dan dijual sebagai air bersih. Jika harga per m3 air Rp. 260, maka devisa yang hilang atau kerugian PJT II karena air tidak terjual sebagai berikut: 10 m3/detik x 60 detik x 60 menit x 24 jam x 365 hari = Rp. 315.360.000/tahun. Bayangkan sudah terjadi berapa tahun? Ini menghalangi langkah perbaikan pelayanan kepada masyarakat.

Langkah yang Harus Dilakukan Pemerintah
Pertama, lupakan pembangunan WTP 1 dan WTP 2 oleh swasta/BUMD. PAM Jaya dan operatornya sanggup membangun WTP baru di Buaran jika air bakunya ada. Maka dari itu air baku yang 10 m3/detik segera serahkan ke PAM Jaya dan partner operatornya, sehingga kapasitas produksi air bersihnya meningkat dan dapat menambah  kebutuhan warga DKI Jakarta akan air bersih saat ini.

Kedua, bangun segera pipa air baku dari Jatiluhur langsung ke WTP PAM Jaya (Buaran dan Pejompongan) dan bangun pipanisasi ke seluruh wilayah DKI Jakarta oleh PAM Jaya bersama partner operatornya, bukan oleh makelar. Gunakan sumber dana dari mana saja. Jika Pemerintah maupun Pemprov DKI Jakarta kesulitan dana, bisa mengajak partner operatornya, tentunya dengan perjanjian bisnis baru. Yang terpenting warga DKI Jakarta punya air bersih yang cukup, tidak lagi menggali air tanah.

Sudah puluhan tahun kasus kelangkaan air di wilayah DKI Jakarta berlangsung tanpa bisa ditanggulangi. Hal mudah tetapi dipersulit. Kalau swasta hanya mau bertindak sebagai makelar, bukan investor langsung, lupakan pembangunan WTP I – WTP II karena kalau mereka yang bangun, sudah pasti harga air bersih sampai ke konsumen akan jadi lebih mahal. Namanya juga makelar air.

*) AGUS PAMBAGIO adalah adalah Pemerhati Kebijakan Publik dan Perlindungan Konsumen.

Sumber [http://goo.gl/0dsbRF]

Related posts

Leave your comment

Your Name: (required)

E-Mail: (required)

Website: (not required)

Message: (required)

Send comment